Secara garis besar, THP atau take home pay adalah gaji bersih yang diterima karyawan per bulannya. Gaji bersih ini sudah termasuk komponen gaji lainnya.
Hingga kini, masih ada sebagian orang yang menyebut take home pay adalah gaji pokok. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
Pelajari lebih lanjut terkait apa itu take home pay, perbedaannya dengan gaji pokok, komponen, dan cara hitungnya di bawah ini.
Apa Itu Take Home Pay?
Dikutip dari OnPay, take home pay adalah upah yang diterima karyawan setelah dikurangi oleh pajak penghasilan, potongan asuransi, iuran pensiun, dan pemotongan lainnya.
Dengan kata lain, gaji take-home pay adalah gaji bersih yang diterima karyawan setelah semua potongan dilakukan dari gaji kotor.
Biasanya nominal yang tercantum sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan dalam surat perjanjian kerja.
Perbedaan Take Home Pay, Gaji Pokok, dan Gaji Kotor
Istilah gaji pokok dan take home pay sudah tidak asing digunakan, namun keduanya memiliki makna dan komponen yang berbeda. Bagi profesional HR, penting untuk mengetahui perbedaan antara keduanya guna memperjelas pengelolaan dan transparansi penggajian di perusahaan.
Gaji pokok merupakan upah dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan perjanjian kerja. Besarannya ditentukan berdasarkan jabatan, pengalaman, serta kebijakan perusahaan tanpa tambahan tunjangan atau potongan apa pun.
Besaran gaji pokok kemudian akan ditambah dengan aspek-aspek lain seperti tunjangan, upah lembur, renumerasi, komisi, bonus, maupun bentuk insentif lainnya. Besaran ini kemudian disebut dengan gaji kotor.
Sebelum diserahkan kepada karyawan, gaji kotor akan dipotong dengan beberapa jenis potongan seperti pajak, iuran BPJS, dan potongan lainnya sesuai kebijakan perusahaan. Gaji kotor yang telah dipotong inilah yang disebut dengan take home pay.
Baca juga: Apa Saja Komponen Gaji & Upah Karyawan? Ini Daftar & Sistem Hitungnya
Komponen Take Home Pay
Dalam proses perhitungan payroll, ada tiga komponen take home pay yang biasanya dimasukkan, yaitu:
1. Pendapatan Rutin
Komponenyang pertama adalah pendapatan rutin. Pendapatan rutin merupakan gaji rutin yang diberikan kepada karyawan berdasarkan kesepakatan dalam surat perjanjian kerja. Umumnya terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap.
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh kehadiran maupun kinerja, contohnya tunjangan jabatan dan tunjangan transportasi.
Sementara tunjangan tidak tetap diberikan berdasarkan presensi maupun performa. Contohnya seperti uang makan maupun tunjangan perjalanan dinas.
2. Pendapatan Insidental
Komponen berikutnya yaitu pendapatan insidental. Ini merupakan pendapatan tidak tetap yang didapatkan karena alasan tertentu. Contohnya bonus, upah lembur, keuntungan laba, hingga prestasi dari perusahaan.
3. Komponen Pemotongan Gaji
Satu lagi yang termasuk komponen take home pay adalah pemotongan gaji. Apa saja yang dipotong? Ada iuran asuransi atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, PPh 21, tunjangan, hutang karyawan, dan lain sebagainya.
Hal lainnya yang perlu Anda perhatikan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap daerah. Hal ini juga berlaku dalam gaji yang diterima oleh karyawan. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 89, menyebutkan bahwa:
“Upah minimum akan ditentukan secara langsung setiap tahun agar bisa menciptakan kehidupan yang layak untuk masyarakat secara umum”
Baca juga: 13 Contoh Slip Gaji Karyawan Lengkap Format & Komponennya
Cara Menghitung Take Home Pay
Setelah mengetahui komponen THP, sekarang saatnya Anda mengetahui cara menghitungnya. Pada dasarnya, prinsip perhitungan take home pay adalah jumlah keseluruhan gaji yang diterima per bulannya.
THP = Gaji Kotor – Total Potongan
(pendapatan rutin + pendapatan insidental) – (potongan BPJS + PPh21 + komponen potongan lainnya)
Perlu diketahui, rumus yang digunakan di atas mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (30).
Baca juga: Cara Mudah Menghitung Gaji Karyawan Bulanan dan Prorata
Contoh Cara Menghitung Take Home Pay
Contoh 1:
Karyawan A mendapatkan gaji pokok per bulannya sebesar Rp5 juta. Kemudian mendapatkan tunjangan makan sebesar Rp500 ribu per bulan dan mendapatkan bonus Rp3,5 juta di bulan ini.
Di saat yang bersamaan, karyawan A juga memiliki hutang kredit laptop sebesar Rp50 ribu per bulan. Kemudian ada pemotongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp200 ribu serta potongan PPh 21 sebesar Rp250 ribu. Maka, cara menghitung take home pay karyawan A adalah:
THP = (pendapatan rutin + pendapatan insidental) – (potongan BPJS + PPh21 + komponen potongan lainnya)
THP = (Rp5.000.000,00 + Rp500.000,00 + Rp3.500.000,00) – (Rp50.000,00 + Rp200.000,00 + Rp 250.000,00)
THP = Rp9.000.000,00 – Rp500.000,00
THP = Rp8.500.000,00
Maka, jumlah THP yang didapatkan oleh karyawan A adalah sebesar Rp8.500.000,00.
Contoh 2
Karyawan dengan gaji kotor Rp10.000.000/bulan.
Komponen potongan:
- BPJS Kesehatan (1%): Rp100.000
- BPJS Ketenagakerjaan (2%): Rp200.000
- Pajak PPh 21 (dihitung berdasarkan PTKP): Rp500.000
- Potongan lain: Rp200.000
Take Home Pay = Rp10.000.000 – Rp100.000 – Rp200.000 – Rp500.000 – Rp200.000 = Rp9.000.000
Faktor yang Mempengaruhi Take Home Pay
Take home pay bukanlah angka yang statis. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi jumlah uang yang benar-benar diterima karyawan terima setiap bulan. Berikut penjelasan faktor-faktor tersebut.
1. Status Pernikahan dan Jumlah Tanggungan (PTKP)
Status pernikahan dan jumlah anak yang ditanggung (jika ada) secara signifikan memengaruhi besaran Pajak Penghasilan (PPh 21) yang harus karyawan bayar.
Di Indonesia, faktor ini dikenal sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin besar PTKP, semakin kecil PPh 21 yang dipotong dari gaji, sehingga take home pay pun lebih besar.
Contoh: Seorang karyawan lajang tanpa tanggungan akan memiliki PTKP yang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang sudah menikah dan memiliki dua anak. Akibatnya, karyawan lajang akan membayar PPh 21 yang lebih besar dan memiliki take home pay yang lebih kecil.
2. Lokasi Kerja
Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dapat memengaruhi besaran gaji pokok karyawan, yang pada gilirannya memengaruhi take home pay. Meskipun UMP/UMK adalah standar minimum, perusahaan seringkali memberikan gaji yang lebih tinggi berdasarkan pengalaman, keterampilan, dan posisi karyawan.
Contoh: Jika Anda bekerja di Jakarta dengan UMP yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota lain, kemungkinan besar gaji pokok karyawan juga lebih tinggi. Ini akan berdampak positif pada take home pay, meskipun mereka juga mungkin membayar pajak yang lebih tinggi.
3. Kebijakan Perusahaan tentang Tunjangan dan Bonus
Kebijakan perusahaan tentang tunjangan (seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya) dan bonus (seperti bonus kinerja, bonus tahunan) dapat sangat memengaruhi take home pay karyawan.
Beberapa perusahaan memberikan tunjangan yang lebih besar atau bonus yang lebih sering dibandingkan dengan perusahaan lain.
Contoh: Perusahaan A memberikan tunjangan transportasi sebesar Rp500.000 per bulan, sementara Perusahaan B tidak memberikan tunjangan transportasi sama sekali. Karyawan di Perusahaan A akan memiliki take home pay yang lebih tinggi, asalkan faktor-faktor lainnya sama.
4. Potongan Gaji Lainnya
Selain potongan wajib seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PPh 21, ada juga potongan gaji lain yang mungkin berlaku, tergantung pada kebijakan perusahaan. Misalnya iuran pensiun atau denda atas pelanggaran tertentu.
5. Lembur (Overtime)
Jika karyawan sering bekerja lembur, pendapatan lembur akan meningkatkan nominal gaji bersih. Namun, penting untuk memahami bagaimana perusahaan Anda menghitung upah lembur dan bagaimana pajak diterapkan pada pendapatan lembur tersebut.
6. Perubahan Kebijakan Pemerintah
Peraturan pemerintah tentang pajak, BPJS, atau upah minimum dapat berubah dari waktu ke waktu dan memengaruhi take home pay. Penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru.
Demikianlah penjelasan terkait apa itu take home pay, komponen, dan cara menghitungnya yang bisa Anda terapkan dalam proses payroll.
Masalah rincian, gaji pokok, dan lain sebagainya merupakan tugas HRD untuk memberitahukannya kepada seluruh karyawan. Maka dari itu, seorang HRD perusahaan harus memahami pengertian take home pay dengan jelas.
Jika Anda membutuhkan seorang HRD yang memiliki wawasan luas dan paham dengan bidang kerjanya, Anda bisa menaruh informasi pekerjaannya di KitaLulus. Sebagai salah satu platform pencarian kerja terbesar, KitaLulus sudah beroperasi di Jabodetabek, Bandung, Makassar, Medan, Surabaya, Semarang, dan Gowa.
Anda hanya perlu mendaftarkan diri untuk memasang iklan lowongan kerja di KitaLulus secara gratis. Dapatkan kandidat HRD terbaik dan berpotensi untuk perusahaan Anda dalam hitungan hari dengan #LebihMudah bersama KitaLulus!
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
